Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pelaksanaan Pemilu Dengan Sistem Noken Di Papua (Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009)

Penelitian bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan
bagaimana Bagaimana Pertimbangan Keputusan Hukum Hakim
Mahkamah Konstitusi Terhadap Pelaksanaan Pemilu dengan Sistem
Noken Di Papua; 2) Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pemilu
Dengan Sistem Noken Di Papua Berdasarkan Dengan Perundangan�Udangan Yang Berlaku Di Indonesia.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Maka
pendekatan yang digunakan adalah pedekatan perundang-undangan
(Statue Approach) pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan
perundang-undangan. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan Hukum Primer.
Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif, Hasil penelitian
menunjukan: 1) Pertimbangan Keputusan Hukum Hakim Mahkamah Kon�stitusi dengan melihat aspek tujuan hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan
dan Kepastian; 2) Pelaksanaan Pemilu Dengan Sistem Noken Di Papua
Berdasarkan Dengan Perundangan-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia
dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek: Pertama, dari aspek sistem pelaksanaan
pemilu di Papua.; Kedua, karakteristik sistem noken dalam penerapannya
tidak sesuai dengan uu no 7 tahun 2018 tentang pemilihan umum; Ketiga,
implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Noken di
Papua berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu hak mem�ilih dan dipilih, asas pemilu dan pelanggaran terhadap prinsip Equality Be�forre The Law.
Kata Kunci: Putusan Mahakamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Sistem
Noken
v