Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang Sanggar Kerajinan Lorong-Lorong Kota Makassar (Studi Putusan No.12/PIPSUS-TPK/2019/PN.Mks)

Penelitian Ini bertujuan Untuk Mengetahui bagaimana penerapan
hukum materil terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dan Untuk
mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.
Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif
dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang –
undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual
approaach). Teknik Analisis data dianalisis secara kualitatif, kemudian
dari hasil analisis tersebut akan dituangkan secara deskriptif.
Hasil Penelitian Menemukan Bahwa : Pertama Penerapan hukum
pidana materil oleh hakim ialah Menyatakan Terdakwa Drs. H. A. GANI
SIRMAN, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam
Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang
Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang
R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP pada Dakwaan
Subsidiair. Kedua, Pertimbangan Hukum hakim bahwa didalam dakwaan
primair, terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I No. 31 tahun1999,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I No 20 tahun 2001,
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : “Setiap orang yang
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara”.
Kata Kunci : Korupsi, Pengadaan Barang